Pesta Sehari yang Menentukan Rumah Tangga di Masa Depan
Dua tahun lalu (2024 silam) saya telah mengucapkan akad nikah. Jika mengingat kembali hari itu, yang paling melekat di memori bukan megahnya dekorasi, lezatnya hidangan makanan katerimg, atau ramainya tamu yang datang memberi ucapan selamat. Justru yang saya rasakan hingga hari ini adalah kehidupan yang saya mulai setelah semua kursi dilipat, tenda dibongkar, dan lampu dipadamkan.
Saya paham bahwa akad nikah bukan garis akhir sebuah perjuangan, melainkan garis start menuju perjalanan yang jauh lebih panjang.
Setelah pesta selesai, saya dan istri mulai menghadapi kenyataan yang tidak pernah ditampilkan di album foto pernikahan kami: menyusun keuangan, menyiapkan tabungan, membangun komunikasi, merencanakan rumah, hingga mengambil keputusan bareng.
Semua itu tidak selesai dalam satu hari. Bahkan mungkin butuh puluhan tahun. Kesadaran itu yang membuat saya bertanya, mengapa begitu banyak kaum dewasa hari ini bahkan takut melangkah menuju pernikahan?
Fenomena ini sebenarnya bukan sekadar perasaan. Indonesia memang menghadapi tren menurunnya jumlah pernikahan dalam beberapa tahun terakhir. Bersamaan dengan itu, semakin banyak laki-laki dan perempuan berusia tiga puluhan yang masih melajang.
Tentu setiap orang memiliki alasan yang berbeda, mulai dari mengejar pendidikan, karier, belum menemukan pasangan yang tepat, hingga memilih untuk menunda komitmen. Namun, satu alasan yang hampir selalu muncul dalam berbagai diskusi adalah persoalan biaya.
Kalimat seperti, "Belum berani menikah karena belum punya uang," sudah menjadi ungkapan yang sangat lazim didengar. Ironisnya, yang sering ditakuti bukan biaya menjalani kehidupan rumah tangga, melainkan biaya untuk menyelenggarakan pesta pernikahan itu sendiri.
Di banyak daerah di Indonesia, terutama di Sulawesi, pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga mempertemukan dua keluarga besar beserta nilai budaya yang mereka junjung. Seperti saya yang berasal dari campuran suku Bugis-Makassar sedang istri dari suku Buton tulen.
Ada mahar nikah, biaya adat, resepsi, dekorasi, dokumentasi, katering, hiburan, hingga semua kebutuhan sebagainya yang secara perlahan membentuk persepsi bahwa menikah adalah proyek yang membutuhkan dana ratusan juta rupiah.
Saya tidak memandang tradisi sebagai sesuatu yang salah. Justru adat adalah identitas yang patut dihormati. Namun, saya juga mulai bertanya, apakah setiap unsur dalam tradisi harus diwujudkan dari angka yang melampaui kemampuan ekonomi calon pasangan?
Di sisi lain, industri pernikahan berkembang pesat. Media sosial memperlihatkan pesta yang begitu indah, gedung mewah, dekorasi bunga impor, dokumentasi sinematik, hingga hiburan konser musik. Semua terlihat normal, seolah itulah standar pernikahan yang layak dikenang.
Padahal, yang tidak terlihat adalah berapa lama pasangan tersebut mengumpulkan dana, apa mereka berutang, atau berapa tahun cicilan yang harus dibayar setelah pesta selesai.
Fenomena inilah yang oleh sebagian pengamat disebut wedding tax, yaitu kecenderungan harga barang atau jasa meningkat ketika diberi label "pernikahan". Istilah ini pernah dibahas di kanal Youtube Calon Sarjana 'Sisi Gelap Gengsi Nikahan di Indonesia'.
Belum lagi strategi pemasaran berupa paket starting from, bundling, hingga berbagai biaya tambahan yang baru muncul ketika proses perencanaan telah berjalan. Tidak semua vendor melakukan praktik seperti ini, tetapi mekanisme pasar tersebut membuat biaya pernikahan semakin sulit diprediksi.
Tekanan berikutnya datang dari lingkungan sosial. Pernikahan sering kali dipandang sebagai cerminan kehormatan keluarga. Jumlah tamu, lokasi resepsi, dekorasi, bahkan nama vendor menjadi bagian dari penilaian masyarakat.
Kalimat seperti "masa anak kita menikah sederhana" atau "sekali seumur hidup, jangan tanggung-tanggung" terdengar sebagai bentuk kasih sayang, tetapi dalam praktiknya dapat berubah menjadi tekanan psikologis yang mendorong keluarga mengeluarkan biaya di luar kemampuan.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar opini. Penelitian dalam Journal of Development Research (2025) mengenai tradisi uang panai' di masyarakat Bugis menyimpulkan bahwa nilai simbolik budaya tersebut pada praktik modern juga dipersepsikan sebagai beban ekonomi ketika nominalnya tidak lagi sejalan dengan kemampuan calon mempelai.
Sementara itu, kajian yang dipublikasikan dalam Jurnal Economos menekankan bahwa kesepakatan mengenai besaran uang panai sebaiknya menghindari pembebanan yang berlebihan kepada pihak laki-laki melalui komunikasi yang baik antar keluarga. Kedua kajian itu menunjukkan persoalan biaya bukan terletak pada adatnya, tetapi pada bagaimana adat dijalankan secara proporsional.
Pengalaman dua tahun membangun rumah tangga membuat saya melihat bahwa beban besar membangun rumah tangga menikah bukan pestanya, tapi kehidupan itu sendiri. Ada kebutuhan rumah, kesehatan, belanja, tabungan, hingga persiapan untuk anak. Semua butuh rencana yang lebih matang daripada memilih warna dekorasi atau model pelaminan.
Karena itu, saya semakin percaya bahwa ukuran keberhasilan sebuah pernikahan tidak seharusnya berhenti pada kemeriahan resepsi. Pernikahan yang sederhana bukan berarti gagal menghormati keluarga. Sebaliknya, pesta yang sangat mewah pun belum tentu menjadi jaminan rumah tangga yang harmonis.
Saya percaya uang lebih menentukan adalah apakah pasangan tersebut memulai kehidupan baru dengan kondisi keuangan yang sehat atau justru dengan beban utang yang mengurangi ruang mereka untuk bertumbuh bersama.
Lalu bagaimana jika tuntutan adat dan budaya masih menjadi kenyataan yang sulit dihindari? Solusinya bukan menghapus adat, melainkan membangun dialog yang lebih rasional. Orang tua dan keluarga besar perlu diajak melihat bahwa menjaga martabat keluarga tidak selalu identik dengan membesarkan biaya.
Nilai adat tetap dapat dihormati melalui prosesi yang baik, penghormatan kepada keluarga, dan pelaksanaan yang bermartabat tanpa harus memaksakan kemewahan. Proses diskusi juga terjadi sebelum pihak keluarga saya dan keluarga istri sepakat menerima lamaran saya dan merestui pernikahan kami.
Generasi muda juga perlu mempersiapkan diri lebih awal. Dana pernikahan direncanakan sejak masuk dunia kerja, bukan ketika tanggal akad sudah ditentukan. Pasangan perlu berdiskusi secara terbuka mengenai kemampuan finansial, prioritas setelah menikah, dan batas biaya yang tidak boleh dilampaui.
Saya dan istri memilih mengurangi kemewahan di pesta daripada mengorbankan dana darurat, modal usaha, atau uang muka rumah yang akan jadi fondasi kehidupan kami setelah menikah. Kami kehilangan momen sesi pranikah dan hiburan konser musik tapi punya kesiapan untuk dana darurat dan tabungan masa depan.
Saya percaya masyarakat perlu mengubah cara memandang kesuksesan sebuah pernikahan. Kita terlalu sering memuji dekorasi yang indah, tetapi jarang bertanya apakah pasangan itu hidup dengan tenang dua tahun kemudian.
Kita juga masih sibuk menghitung jumlah tamu undangan yang dihadirkan di pesta, tetapi lupa menghitung berapa banyak pasangan muda yang menunda menikah karena merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi sosial.
Saya belum berani mengaku memahami seluruh dinamika rumah tangga. Namun satu pelajaran yang saya yakini adalah bahwa pesta hanya berlangsung beberapa jam, sedang kehidupan setelah akad berlangsung selamanya. Setiap keputusan yang diambil akan terus mengikuti perjalanan pasangan selama bertahun-tahun.
Mungkin ini saatnya kita ganti pertanyaannya. Bukan, "Seberapa megah pesta pernikahan kita nanti?" ke kalimat, "Bagaimana agar sepuluh tahun setelah akad nanti kita masih mampu tersenyum tanpa dibayangi beban finansial?"
Pada akhirnya, yang dikenang orang lain hanya foto-foto pesta selama beberapa pekan. Namun yang akan terus dijalani oleh suami istri adalah perjalanan hidup setelah akad nikah —perjalanan panjang yang jauh lebih penting daripada kemeriahan satu hari resepsi.







